
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada (11/2/2025).
Dalam aturan itu juga dituliskan juga waktu pelaksanaan pelantikan para kepala daerah ini secara serentak.
“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025,” tulis Pasal 22A Ayat (1), dikutip Jumat (14/2/2025).
Pelantikan pada tanggal tersebut dilakukan dalam hal tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Juga bagi kepala daerah yang masih berproses terhadap perkara perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang tidak dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025.
Selain itu, ada ketentuan khusus untuk pengambilan sumpah di Aceh, seperti tertulis pada Pasal 22B ayat (1). Antara lain :
a. gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah SyarÃyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
b. bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilakukan oleh gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah SyarÃyah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.
(2) Tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 22A ayat (1).