Disperindag DIY: Jogja TCTI Expo 2025 buka akses pasar global

Disperindag DIY: Jogja TCTI Expo 2025 buka akses pasar global

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut Jogja Tourism, Craft, Trade, and Investment (TCTI) Expo 2025 menjadi momen penting membuka akses produk unggulan provinsi ini menembus pasar global.

Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati saat membuka pameran di Yogyakarta, Kamis, mengatakan pameran yang berlangsung hingga 24 Agustus 2025 itu bukan sekadar ajang promosi.

“Pameran ini merupakan platform yang penting untuk memperluas jaringan, memperkuat kolaborasi, serta mengenalkan potensi pariwisata, kerajinan, perdagangan, dan investasi daerah,” ujarnya.

Menurut dia, pameran semacam itu sebaiknya dikolaborasikan dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di berbagai negara, sehingga produk-produk unggulan Indonesia bisa diperkenalkan lebih luas, baik di dalam negeri maupun pasar internasional.

“Kita harus terus optimis dan bekerja sama agar potensi Indonesia semakin dikenal luas,” kata dia.

Jogja TCTI Expo 2025 diikuti sembilan perwakilan pelaku usaha dari berbagai daerah, di antaranya Jawa Timur, Denpasar, Balikpapan, Bogor, Malang, dan Pemalang. Sebanyak 20 stan menampilkan produk unggulan Nusantara yang difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

Salah satu peserta, Kadek Selima Heri, pelaku UMKM dari Bali, mengaku senang dapat membawa budaya Bali dalam pameran ini.

“Saya sangat senang bisa datang ke sini. Ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkenalkan budaya Bali di Yogyakarta. Meski mayoritas masyarakat Yogyakarta muslim, kami yang membawa budaya Bali diterima dengan sangat baik. Rasanya hangat dan menyenangkan,” ucapnya.

Selain menjadi ajang promosi, Jogja TCTI Expo 2025 juga membuka peluang pertukaran ide dan kerja sama bisnis.

Budi Satria, perwakilan penyelenggara Jogja TCTI Expo 2025 berharap pameran ini mampu memperluas perdagangan antar-daerah dan menarik lebih banyak investasi.

kera4d login

Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand jadi tonggak diplomasi 2025

Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand jadi tonggak diplomasi 2025

Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman menyampaikan bahwa Kemitraan Strategis RI-Thailand pada the Leaders Consultation Perdana menjadi salah satu tonggak pencapaian hubungan diplomatik tahun ini.

“Salah satu tonggak pencapaian hubungan diplomatik kedua negara tahun ini adalah disepakatinya peningkatan hubungan diplomatik Indonesia-Thailand menjadi Kemitraan Strategis pada The Leaders Consultation Pertama,” kata Rachmat yang juga merangkap Dubes UNESCAP.

Hal itu disampaikan Rachmat dalam sambutannya pada resepsi diplomatik peringatan HUT RI ke-80 sekaligus dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand, sebagaimana dalam siaran pers KBRI Bangkok di Jakarta, Kamis.

Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand disepakati saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bangkok pada 19 Mei lalu.

Sementara pada resepsi diplomatik pada Kamis ini dihadiri sekitar 800 undangan, termasuk para dubes, pejabat tinggi pemerintah Thailand, petinggi organisasi internasional, menteri, gubernur, pebisnis, akademisi, Presiden Badminton World Federation serta perwakilan komunitas WNI.

Hadir sebagai tamu kehormatan yakni Ketua Parlemen Thailand, Wanmuhamad Noor Matha. Acara itu juga menampilkan beragam budaya Nusantara seperti Tari Ngepan Iban, Tari Kinang Kilaras, dengan penari yang didatangkan langsung dari Indonesia.

Selain itu, terdapat pula penampil dari Thailand, yaikni Sekolah Indonesia Bangkok yang membawakan Tari Merak asal Jawa Barat dan Royal Thai Armed Forces (RTAF) band yang mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Royal Thai Anthem.

Resepsi diplomatik merupakan salah satu kegiatan utama dalam serangkaian kegiatan Peringatan HUT RI ke-80 yang berlangsung sejak 13 Juli.

KBRI Bangkok juga akan menggelar pesta rakyat pada 31 Agustus dan malam budaya Indonesian Cultural Night pada 14 September mendatang.

kas138 daftar

Media Belanda sebut Miliano Jonathans tolak Belanda demi Indonesia

Media Belanda sebut Miliano Jonathans tolak Belanda demi Indonesia

Media Belanda, Voetbal Primeur menyebut penyerang FC Utrecht, Miliano Jonathans menolak panggilan Timnas junior Belanda (Jong Oranje) demi membela Timnas Indonesia.

Keputusan ini diambil setelah Jonathans memulai proses naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, menutup peluangnya bermain untuk tim nasional Belanda.

“Jonathans telah memilih jalur untuk berkarier di level internasional bersama Indonesia,” tulis VoetbalPrimeur yang dikutip pada Kamis.

Menurut Voetbal Primeurz, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) menjadikan Jonathans sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia.

Pemain berusia 21 tahun ini telah memulai proses naturalisasi, yang membuatnya tidak dapat menerima panggilan dari Jong Oranje, meskipun namanya masuk dalam daftar sementara tim tersebut.

Jonathans, yang memiliki darah Indonesia, menunjukkan performa gemilang di Keuken Kampioen Divisie bersama Vitesse sebelum bergabung dengan FC Utrecht pada Januari 2025.

Selama di Vitesse, dia mencetak sembilan gol dan memberikan empat asis dalam 16 pertandingan, menjadikannya salah satu talenta muda yang diminati banyak klub, termasuk FC Twente dan Anderlecht.

Di FC Utrecht, Jonathans diharapkan menambah kecepatan dan kreativitas di lini serang di bawah asuhan pelatih Ron Jans. Meski belum mencetak gol atau asis dalam tujuh penampilan di Eredivisie, dia dipandang sebagai pemain masa depan oleh klubnya.

PSSI, di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert dan staf pelatih seperti Alex Pastoor dan Denny Landzaat, berupaya membangun skuad kompetitif untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jonathans diharapkan menjadi tambahan berharga, berpotensi berduet dengan pemain seperti Ole Romeny.

Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, Jonathans berpeluang debut bersama Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia atau turnamen mendatang.

Skuad Garuda bakal berjuang di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menghuni Grup B di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Arab Saudi dan Irak. Tim asuhan Patrick Kluivert akan bersua Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak (11 Oktober).

togel2win

Film musikal “Siapa Dia” obati kangen Morgan Oey untuk bernyanyi

Film musikal "Siapa Dia" obati kangen Morgan Oey untuk bernyanyi

Film drama musikal “Siapa Dia” karya Garin Nugroho mengobati perasaan rindu bernyanyi yang dialami eks-personel grup vokal pria Smash, Morgan Oey.

“Mas Garin Nugroho menggenapi mimpi saya karena membintangi film dengan genre musikal adalah kesempatan yang paling saya tunggu-tunggu dan mengobati perasaan kangen saya bernyanyi,” kata Morgan seusai pemutaran terbatas film “Siapa Dia” di bioskop kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.

Dalam film tersebut, Morgan menjadi Samo bersama aktris Dira Sugandi yang memerankan Sari.

Mereka tampil bersama-sama membawakan lagu berjudul “Anak Jalanan” ciptaan Guruh Soekarnoputra yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam album Sabda Alam (1978).

Untuk memantapkan koreografi dan teknik olah suara, Morgan menjalani persiapan sekitar dua bulan dibantu penata vokal Mia Ismi dan Asriuni Pradipta serta koreografer Eko Supriyanto.

Tantangan bernyanyi sambil menari yang dilakukan Morgan dalam film “Siapa Dia” membuatnya harus berlatih menjaga stamina agar gerakan tariannya benar dan suaranya stabil (tidak bergetar atau pitchy).

Selain bernyanyi dan menari, aktor yang berperan juga dalam film “Pengepungan di Bukit Duri” itu juga harus menampilkan akting yang berlawanan dari sisi karakter yang terdidik di dalam film Pengepungan di Bukit Duri.

Kali itu di film “Siapa Dia”, Morgan menjadi Samo, pemuda bergaya “punk” yang tergabung sebagai anggota sebuah geng anak jalanan.

Morgan juga menjadi karakter Ong dalam satu babak cerita di era yang berbeda dalam film tersebut.

Film “Siapa Dia” yang disutradarai oleh Garin Nugroho dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 28 Agustus 2025.

kera4d daftar

Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI meminta Provinsi Sumatera Utara harus melakukan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di daerah.

“Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42 persen dari 552 pemerintah daerah memiliki TTIS,” ucap Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI Budi Eko P usai rapat koordinasi percepatan pembentukan dan penguatan TTIS di wilayah Sumut di Medan, Kamis.

Sebab, lanjut dia, faktanya beberapa infrastruktur digital milik pemerintah telah mendapat serangan peretasan maupun pencurian data beberapa tahun terakhir.

Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya.

“Makanya di sini kita melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Komdigi (Komunikasi dan Digital) agar masing-masing pemerintah daerah segera membentuk TTIS ini,” kata Eko.

Pihaknya ke Sumatera Utara juga merupakan upaya mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam melakukan percepatan pembentukan TTIS.

“Sesuai arahan bapak Presiden terbentuk dulu TTIS tahun ini, dan tahun depan baru kita lakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” papar Eko.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyatakan, Sumatera Utara hingga kini melakukan percepatan pembentukan TTIS di 24 kabupaten/kota se-Sumut.

Namun, tutur dia, satu di antaranya tantangan yang dihadapi provinsi ini adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi teknis yang mumpuni.

“SDM kita sangat minim jumlahnya untuk ASN di bidang persandian dan keamanan informasi hanya 10 orang. Itu yang mengcover 33 kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

Berdasarkan data, hingga kini di wilayah Sumatera Utara telah terdapat dua TTIS yang sedang berjalan, yakni Kota Medan dan Kabupaten Nias.

Ada tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Deli Serdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padangsidimpuan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjung Balai, termasuk Provinsi Sumut yang sudah membentuk TTIS.

kadobet daftar

Milwaukee Bucks rekrut Amir Coffey untuk tambah kedalaman skuad

Milwaukee Bucks rekrut Amir Coffey untuk tambah kedalaman skuad

Milwaukee Bucks resmi mendatangkan pemain sayap atau forward Amir Coffey, guna menambah kedalaman skuad untuk menghadapi NBA musim 2025-2026.

Dalam laman NBA yang dikutip di Jakarta, Kamis, pemain berpengalaman itu didatangkan dari Los Angeles (LA) Clippers, usai enam musim membela klub tersebut.

Coffey yang kini berumur 28 tahun, mencatatkan statistik terbaik dalam kariernya pada musim lalu.

Dia menorehkan rata-rata 9,7 poin per laga (ppg), 2,2 rebound per laga (rpg), dan 1,1 assist per laga (apg).

Terkait menit bermain, dia juga mendapat porsi terbesar sepanjang kariernya, yaitu 24,3 menit per laga, dengan total 72 penampilan.

Jumlah itu menjadi catatan terbanyak sejak Coffey debut di NBA pada 2019.

Pemain dengan postur tubuh setinggi 2,01 meter itu dikenal sebagai shooter yang efisien.

Musim lalu, dia membukukan akurasi tembakan 47,1 persen dari lapangan dan 40,9 persen dari garis tiga angka.

Konsistensi tersebut membuatnya dipercaya sebagai starter dalam 13 pertandingan di dua musim terakhir bersama Clippers.

Secara keseluruhan, Coffey mencatatkan rata-rata 6,7 ppg, 1,9 rpg, dan 1,1 apg dalam enam musim kariernya.

Dia juga memiliki catatan akurasi impresif, yakni 45,5 persen untuk tembakan keseluruhan, 38,4 persen dari tembakan tiga angka, serta 83,7 persen dari lemparan bebas.

Kehadiran Coffey diharapkan bisa memberikan kedalaman pada rotasi sayap Bucks.

Saat ini, Milwaukee mengandalkan Giannis Antetokounmpo sebagai bintang utama yang bermain di berbagai posisi, didukung Khris Middleton, serta Pat Connaughton.

link slot gacor hari ini

BNPT: RAN PE 2025-2029 cakup pelindungan saksi dan korban terorisme

BNPT: RAN PE 2025-2029 cakup pelindungan saksi dan korban terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2025–2029 akan terdapat tema khusus terkait pelindungan saksi dan pemenuhan hak korban terorisme.

“BNPT melalui kebijakan RAN PE berupaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung korban menggapai masa depan dengan penuh optimisme,” ujar Komjen Pol. Eddy dalam acara Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Para Korban Terorisme Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, dukungan korban itu termasuk mendorong keterlibatan aktif mereka dalam perdamaian dan rekonsiliasi sebagai credible voices alias pemberian suara kredibel.

Dia menegaskan, negara hadir melindungi dan memberikan perhatian besar terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Eddy menambahkan, BNPT terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di mana salah satu implementasinya berupa tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XXI/2023 yang memperpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu dari 3 tahun menjadi 10 tahun sejak diundangkan.

Hingga putusan MK tersebut ditetapkan, BNPT telah menerbitkan 25 Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh LPSK melalui asesmen untuk pemberian kompensasi.

“Berkat kolaborasi BNPT dan LPSK, sejumlah korban telah menerima kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Hari ini pun kita menyaksikan langsung pemberian kompensasi tersebut,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua LPSK Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi menekankan, peringatan para korban terorisme merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen Negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban.

“Hari ini, kita hadir untuk menunjukkan bahwa para korban tidak dilupakan. Kita berkumpul memberikan penghormatan sekaligus meneguhkan komitmen bahwa mereka berhak atas perlindungan dan pemulihan yang layak,” tutur Brigjen Pol. (Purn) Achmadi dalam kesempatan yang sama.

Dia menilai, keberhasilan perlindungan terhadap korban sangat bergantung pada solidaritas dan kolaborasi seluruh pihak terkait.

Tahun ini, kata dia, tema peringatan acara, yakni Bersatu dalam Harapan: Aksi Bersama untuk Korban Terorisme mengingatkan solidaritas merupakan kekuatan.

Dengan demikian, dikatakan bahwa LPSK, BNPT, dan instansi terkait lainnya telah membuktikan melalui kolaborasi erat dan progresif, ratusan korban terorisme masa lalu telah memperoleh kompensasi, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis dan sosial.

https://tjkongandtheatomicbomb.com/

Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mencoba langsung sistem pembayaran nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di event Indonesia Pavilion di Osaka, Jepang.

Kawendra menyampaikan kebanggaannya atas capaian baru QRIS, yang kini resmi dapat digunakan di Jepang. Capaian tersebut juga bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Dia mengatakan, dirinya berhasil melakukan transaksi dengan lancar menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

“Saya bangga karena QRIS yang lahir di Indonesia kini bisa digunakan di Jepang. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi pembayaran modern di tingkat global,” kata Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, hal ini menandai kemudahan baru bagi masyarakat Indonesia ketika beraktivitas di luar negeri dan juga bukti Indonesia dalam memimpin transformasi digital, khususnya di bidang sistem pembayaran.

Ia menilai, ini adalah suatu kebanggaan mengingat pertama kalinya QRIS dipakai secara resmi di luar kawasan ASEAN. Bagi Indonesia, pencapaian ini merupakan kemampuan sistem pembayaran domestik menembus pasar global.

Kawendra berharap, kehadiran QRIS di Jepang diharapkan mempermudah wisatawan asal Indonesia dalam bertransaksi tanpa harus menukar mata uang asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor integrasi pembayaran digital lintas batas.

“Bayangkan, kita ke Jepang tidak perlu repot bawa banyak uang tunai atau menukar rupiah ke yen. Cukup dengan QRIS, semua bisa lebih praktis dan transparan,” ujarnya.

kingslot daftar

DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif sebagai momentum pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing.

“Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat,” kata Tamsil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia lantas mencontohkan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan pemerintah kota madya dapat memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial yang mendukung penataan kota yang lebih modern dan mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

“Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas, yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” ucapnya.

Di sisi lain, senator itu mengingatkan kepala daerah memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan guna mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

“Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal sebab menurutnya pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

“Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” ucapnya.

Tamsil pun menuturkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Astacita.

Dia berharap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

“Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Astacita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” tuturnya.

Dia berharap pula program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Astacita.

“Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” kata dia.

slot dana

Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah capai 78 persen

Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah capai 78 persen

Hasil survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen.

“Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar,” ungkap Direktur Eksekutif ISS Whinda Yustisia dalam diskusi publik bertajuk “80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini?” yang digelar di Jakarta, Kamis dikutip dari keterangan tertulisnya.

Untuk diketahui, ISS merilis survei nasional terbaru yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Hasil survei tersebut menunjukkan potret masyarakat yang semakin optimis, dengan tingkat kebahagiaan dan rasa aman yang tinggi, meskipun tantangan di sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Whinda menyampaikan bahwa indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan sebagai “cukup baik”.

Survei dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi, dengan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup: kesejahteraan psikologis (67,3), kesehatan (70,1), keamanan (72,3), kepercayaan sosial dan institusi (70,2), partisipasi politik (69,7), kesejahteraan ekonomi (42,6) serta kualitas lingkungan (62,9).

Meskipun skor kesejahteraan ekonomi menjadi yang terendah, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah justru tinggi mencapai 78 persen.

ISS menemukan bahwa kepuasan itu lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar.

Dari 39 indikator yang diukur, hanya delapan yang signifikan dalam menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, di antaranya kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.

slot dana