Bantuan sosial yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos.
“Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip dari akun pribadi Instagramnya, Senin (10/2/2025).
Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi Bansos. Caranya, yakni dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data.
“Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik,” tulisnya.
Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTech. Sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti.
“Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.