Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah akan menerapkan denda bagi masyarakat yang membangun rumah tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, ia menegaskan kebijakan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik masyarakat agar lebih tertib administrasi.
Sampai dengan saat ini, ujarnya, banyak masyarakat yang belum mengurus izin bangunan, padahal prosesnya gratis dan cepat. Penerapan denda ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar segera mengurus izin sebelum membangun rumah.
“Tujuannya adalah ya sekarang urus lah izinnya, orang gratis kok, cepat kok. Kan kalau tidak mengurus izin rumah, orang bangun rumah suka-suka, nggak boleh dong. Valuasinya juga beda,” kata Maruarar saat ditemui usai acara Mandiri Investment Forum, di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia mencontohkan sistem reward and punishment sudah berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti denda bagi yang tidak membayar pajak. Hal yang sama juga harus diterapkan dalam pembangunan rumah agar lebih tertib dan memiliki legalitas yang jelas.
“Tentu negara ini harus memberikan reward and punishment sesuai aturan. ‘Hei kamu kalau nggak bayar pajak, nggak lapor, kena denda. Kan begitu,” tukasnya.
Maruarar pun menegaskan, denda yang akan diberlakukan tidak akan memberatkan masyarakat. Fokus utamanya adalah edukasi, bukan hukuman. Dengan adanya izin yang lengkap, rumah akan memiliki nilai lebih tinggi, baik untuk jual beli maupun warisan.
“Kalau bangun rumah nggak ada izinnya, nggak tercatat, nggak ada sertifikat gimana? Masa bangun rumah nggak ada suratnya? Nanti suatu saat mau jual gimana? Mau diwariskan gimana?” kata dia.
Proses Izin Gratis dan Cepat
Salah satu poin utama yang ditekankan Maruarar adalah pengurusan izin PBG tidak dikenakan biaya alias gratis dan bisa dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau merasa terbebani dengan kebijakan ini.
“Jangan dipelintir jadi lain, seolah-olah menteri mau menindak. Ini hanya untuk membuat administrasi lebih tertib dan legal, dan itu gratis serta cepat,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki izin bangunan yang sah. Selain menghindari masalah hukum di masa depan, izin yang lengkap juga akan meningkatkan nilai properti dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik rumah.