Arab Saudi mengumumkan peraturan bisnis baru yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah proses investasi di kerajaan. Hal ini dilakukan negara Raja Salman bin Abdulaziz tersebut untuk menarik lebih banyak modal asing guna mendukung diversifikasi ekonomi.
“Undang-undang investasi yang diperbarui meningkatkan hak-hak investor dengan menjamin supremasi hukum, perlakuan yang adil, dan kebebasan untuk mentransfer dana tanpa penundaan,” kata Kementerian Investasi pada hari Minggu, dikutip dari Al-Arabiya English yang mengutip Bloomberg, Senin (12/8/2024).
“Lisensi investor asing juga akan dihapus dan diganti dengan proses pendaftaran yang disederhanakan, sementara pusat layanan khusus akan dibuka untuk membantu mempercepat proses investasi di Arab Saudi,” tambahnya.
Reformasi ini sendiri akan mulai berlaku pada awal tahun 2025.
“Undang-undang tersebut menegaskan kembali komitmen Arab Saudi untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi investor,” kata Menteri Investasi Khalid Al-Falih dalam sebuah pernyataan berbeda.
Sebelumnya Arab Saudi telah mengambil beberapa langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk menarik investasi asing. Termasuk menerbitkan visa khusus untuk investor, menciptakan zona ekonomi khusus dengan tarif pajak yang lebih rendah, dan memperkenalkan undang-undang baru yang terkait dengan transaksi sipil dan kebangkrutan.
Tujuan Kerajaan adalah untuk mendatangkan lebih dari US$100 miliar (Rp 1.592 triliun dalam investasi asing langsung per tahun pada tahun 2030. Ini sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan industri baru yang akan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan sumber pendapatan baru di luar industri minyak.
Negara tersebut juga melihat FDI sebagai hal yang penting untuk transfer pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantunya meningkatkan skala di sektor-sektor baru. Arus masuk FDI berjumlah lebih dari US$19 miliar pada tahun 2023 – di atas rata-rata tahunan sebesar US$17 miliar dari tahun 2017-2022 tetapi kurang dari target tahun lalu sebesar US$22 miliar.
Kerajaan tersebut meraup US$4,5 miliar pada kuartal pertama dan menargetkan aliran dana sebesar US$29 miliar untuk tahun 2024. Arab Saudi mengatakan undang-undang yang diperbarui tersebut mempertimbangkan praktik internasional dan dikembangkan setelah meminta masukan dari investor dan organisasi global.