
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan peningkatan layanan peringatan dini gempa bumi dan tsunami, setelah anggarannya tidak jadi mengalami pemotongan besar-besaran.
Di hadapan Komisi V DPR RI, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, lembaganya mendapatkan pagu anggaran Rp1,78 triliun setelah rekonstruksi anggaran. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar di bagian pelayanan publik. Dia pun memastikan pengurangan efisiensi anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan, operasi layanan, serta penguatan sistem deteksi dini bencana.
Dwikorita menjelaskan, anggaran untuk operasi modifikasi cuaca juga ditingkatkan menjadi Rp8 miliar dari kenaikan pagu yang diterima. Selain itu, BMKG juga mendapatkan pembiayaan dari pinjaman luar negeri melalui proyek Indonesia Disaster Resilient Initiative, yang digunakan untuk mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
“Saat ini, Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini gempa bumi yang mampu memberikan peringatan sebelum gempa terjadi. Yang bisa kami lakukan baru sebatas memberikan informasi dini sekitar 5 menit setelah gempa terjadi,” kata Dwikorita dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Dengan tambahan anggaran ini, BMKG berencana meningkatkan kecepatan penyampaian peringatan tsunami dari lima menit menjadi tiga menit. Percepatan ini diharapkan bisa memberi masyarakat waktu lebih banyak untuk menyelamatkan diri saat terjadi tsunami akibat gempa bumi.
“Dengan peningkatan anggaran ini, Insyaallah kami bisa mempercepat peringatan dini tsunami dari lima menit menjadi tiga menit,” pungkasnya.