Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) telah secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor pada hari Jumat, 19 Juli 2024 kemarin. Satgas ini dikerahkan untuk mengawasi peredaran impor tujuh komoditas yang sudah disepakati dalam rapat terbatas (Ratas), meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.
Ketua Umum Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) M Shobirin Hamid mengatakan, pembentukan satgas itu tidak menyelesaikan permasalahan membanjirnya barang impor ilegal di dalam negeri. Namun, dia mengaku tetap mengapresiasi atas upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas impor ilegal, dengan dibentuknya satgas ini.
“Sebetulnya kami dari IKATSI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbentuknya Satgas. Tapi kalau menurut saya, ini tuh sakit perut tapi dikasih obat sakit kepala gitu loh. Atau ketika kita mengoperasi ya, harusnya operasi jantung tapi yang dioperasi malah paru-paru. Tidak tepat. Itu yang kami sayangkan,” kata Shobirin kepada CNBC Indonesia, Rabu (24/7/2024).
“Kita kan sudah tahu bahwa impor ilegal enggak mungkin sama orang-orang yang ada di Pasar Tanah Abang atau di beberapa di ritel gitu. Pasti kan itu sebetulnya ada importir besar yang yang bermain di situ ya, tapi kenapa enggak ditindaknya seperti itu. Artinya, penindakannya tidak tepat ke jantung permasalahan,” sambungnya.
Selain itu, ia juga menyayangkan satgas pengawasan impor tidak melibatkan asosiasi industri dan/atau asosiasi akademisi dari tujuh komoditas tersebut.
“Satgas sangat disayangkan para asosiasi industrinya nggak ada. Betul Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia mewakili juga, tetapi sayang harusnya juga ada asosiasi kitanya ya. Artinya asosiasi keramik, asosiasi baja, asosiasi tekstil, asosiasi yang tujuh komoditas itu saja lah yang perlu diawasi gitu,” ucapnya.
“Karena kami pun memiliki tanggung jawab. Tidak hanya moral secara keilmuan, tapi juga secara teknis,” lanjut dia.
Dia berharap, Satgas yang dibentuk pemerintah belum lama ini bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Terlepas dari ada kontroversi dan lain sebagainya, yang jelas satgas sudah terjadi, yang penting satgas itu mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Dan ke depan, seharusnya pemerintah juga melihat itu ya harapan kami. Jangan sampai gaungnya sudah ke mana-mana, tetapi ketika sudah diambil action, action-nya kurang tepat,” tutup Shobirin.