BLOG-TERKINI

Raksasa teknologi China ramai-ramai mengintegrasikan produknya dengan sistem kecerdasan DeepSeek. Selain produsen smartphone Huawei dan Honor, Xiaomi juga dilaporkan tengah menguji coba model canggih R1 milik DeepSeek ke perangkatnya.

Beberapa tipster Weibo membagikan screenshot yang menunjukkan integrasi DeepSeek ke software dan asisten suara Xiao AI milik Xiaomi, dikutip dari Huawei Central, Kamis (20/2/2025).

Sistem DeepSeek itu bisa digunakan untuk mengakses beberapa fitur, seperti menulis kode pemrograman atau algoritma, menulis artikel, hingga menjawab pertanyaan yang kompleks berbasis logika dan pemecahan masalah.

Menurut screenshot yang dibagikan salah satu tipster, DeepSeek tersedia pada perangkat Xiaomi yang berjalan pada sistem operasi HyperOS 2.0. Pengguna bisa mengakses kemampuan DeepSeek dengan mengeluarkan perintah berbunya ‘buka Deep Thinking’ atau ‘buka DeepSeek’.

Aplikasi Xiao AI dengan DeepSeek juga mendukung fungsi suara-ke-teks dan input teks, sehingga memberikan alternatif akses yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan pengguna.

Sejatinya, Xiaomi belum secara resmi mengumumkan integrasi DeepSeek di Xiao AI atau perangkatnya secara umum. Kendati demikian, para tipster mengatakan perangkat yang berjalan pada HyperOS 2.0 bisa menggunakan Super Xiao AI dan mengakses model R1 milik DeepSeek.

Menurut rencana pembaruan Super Xiao AI, berikut beberapa 25 perangkat Xiaomi yang kebagian dan digadang-gadang bisa mendapat dukungan DeepSeek:

Xiaomi

• Xiaomi 15 Pro
• Xiaomi 15
• Xiaomi 14 Ultra
• Xiaomi 14 Pro Titanium Version
• Xiaomi 14 Pro
• Xiaomi 14
• Xiaomi 13 Ultra
• Xiaomi 13 Pro
• Xiaomi 1
• Xiaomi MIX Fold 4
• Xiaomi MIX Flip
• Xiaomi MIX Fold 3
• Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi

• Redmi K80 Pro
• Redmi K80
• Redmi K70 Extreme Edition
• Redmi K70 Pro
• Redmi K70
• Redmi K70E
• Redmi K60 Extreme Edition
• Redmi K60 Pro
• Redmi Turbo 4
• Redmi Turbo 3

Tablet

• Xiaomi Pad 7 Pro
• Xiaomi Pad 7
• Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Model R1 DeepSeek menggunakan chip Huawei Ascend 910C untuk operasi inferensi. Teknologi AI buatan China tersebut telah melampaui ChatGPT dan Gemini dalam banyak aspek.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan signifikannya devisa hasil ekspor (DHE) yang ditempatkan di sistem keuangan domestik dalam memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Destry mengatakan, setiap dolar yang disimpan para eksportir di sistem keuangan domestik bisa memperbesar cadangan devisa atau cadev hingga membuat likuiditas dolar di dalam negeri terjaga.

“Itu menjadi salah satu komponen cadev,” kata Destry di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menurut Destry, saat ketentuan DHE yang masih mewajibkan eksportir menempatkan 30% dolar hasil ekspornya di sistem keuangan domestik selama 3 bulan saja, sesuai PP 36/2023, telah membuat rata-rata masuknya dolar ke instrumen Term Deposit (TD) Valas US$ 2,5 miliar sampai US$ 3 miliar per bulan.

“Sehingga dengan adanya PP 8/2025 yang membuat 100% DHE ditempatkan satu tahun, meski fleksibel, ini saya rasa akan memberi dampak positif ke pasar valas kita,” tutur Destry.

Apalagi, instrumen penempatan DHE kini tidak lagi hanya berupa TD Valas, melainkan bertambah menjadi Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) maupun Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Dua instrumen itu pun bisa diperdagangkan di pasar sekunder.

“SVBI itu juga kan dalam bentuk valas jadi ada likuiditas yang ditempatkan dari bank yang ditempatkan di SVBI,” tuturnya.

Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah disahkan pada rapat sidang paripurna di DPR RI. Dalam Undang-Undang tersebut salah satunya mengatur soal sengketa lahan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, lahan sengketa yang memiliki lebih dari satu atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan diambil alih oleh pemerintah.

“Undang-Undang ini juga memastikan bahwa ketika ada perselisihan terhadap satu wilayah IUP yang seolah-olah bahwa ini menang, yang ini menang. Jadi kalau tidak ada temuannya negara ambil alih,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara kita, baik laut, darat, dan udara, itu semua dikuasai oleh negara.

“Jadi bukan dikuasai oleh oknum perusahaan tertentu, tapi dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi persetujuan perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam rapat paripurna DPR RI.

“Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif DPR dalam pengusulan perubahan keempat undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara,” ujarnya.

Bahlil mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam, mineral, dan batubara yang cukup banyak jenis dan jumlanya yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Kekayaan ini digunakan sebagai salah satu penggerak ekonomi, utama pembangunan, serta mempercepat proses hilirisasi dan industrialisasi berbasis ekstraksi sumber daya.

“Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabinet Merah Putih yang tertuang dalam asta cita, yaitu untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ucapnya.

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan berencana merilis alat untuk mendiagnosis kekerasan dalam berpacaran, Kamis (14/2). Hal ini untuk membantu warga dalam mengidentfikasi dan menilai seberapa besar mereka terpapar pada berbagai macam bentuk kekerasan dalam hubungan.

Mengutip laporan Korea Herald, Alat tersebut juga sekaligus membantu konselor dan masyarakat untuk mengambil tindakan cepat guna mendukung korban kekerasan dalam berpacaran.

Alat deteksi bisa bermanfaat dalam berbagai bentuk kekerasan, seperti deteksi aksi penguntitan, kekerasan emosional, seksual, fisik, dan ekonomi. Menurut kementerian, akan ada tiga versi alat yang sedang dikembangkan. Pertama, untuk konselor lembaga bagi korban kekerasan, dan dua versi lainnya untuk masyarakat umum. Alat untuk masyarakat umum dibuat untuk orang dewasa dan remaja.

Alat tersebut menanyakan apakah pasangan mencoba mencari tahu kata sandi ponsel atau akun media sosialnya, mencoba memeriksa lokasi atau jadwalnya secara berkala, marah atau sering menghilang.

Kementerian menyatakan bahwa alat untuk deteksi dini kekerasan dalam pacaran ini akan secara resmi diberikan pada Mei, setelah proyek percontohan dari bulan Februari hingga April.

Menurut ahli, salah satu aspek unik dari kasus kekerasan dalam pacaran adalah banyak korban cenderung bertahan dalam hubungan tanpa mengenali tanda-tanda kekerasan yang nyata.

“Skenario terburuk adalah ketika korban menolak untuk mengakui kekerasan yang dilakukan pasangannya. Mungkin sudah terlambat untuk mengambil tindakan yang tepat ketika korban benar-benar merasa dalam bahaya, jadi deteksi dini sangat penting untuk mencegah kekerasan dalam pacaran, yang bahkan dapat menyebabkan pembunuhan dalam kasus ekstrem,” kata Bae Sang-hoon, mantan profesor sosiologi dan administrasi kepolisian di Universitas Woosuk.

kas138

Para investor swasta buka suara terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tahun 2025. Sebelumnya, proyek IKN menjadi korban dari pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anggaran IKN sebesar Rp 48,8 triliun merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Anggaran yang dipangkas hanya untuk DIPA IKN, dari awal pagu sebesar Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun, atau berkurang sebesar Rp 1,15 triliun.

Namun setelah itu Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengabarkan bahwa adanya penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun bersumber dari dukungan Presiden Prabowo Subianto.

Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mengatakan proses rencana pembangunan proyek perusahaan di IKN yang menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih berjalan. Sistem pembangunan itu didorong oleh Otorita IKN (OIKN), dan menurut Direktur CTRA Harun Hajadi kedua belah pihak masih aktif berkoordinasi.

“Sampai saat ini kami tidak mendapatkan pemberitahuan adanya penundaan ataupun lainnya, proses masih berjalan seperti biasa,” kata Harun saat dihubungi CNBC Indonesia dikutip Minggu (16/2/2025).

Adapun Ciputra Group sedang menjalankan proses rencana pembangunan 10 tower apartments untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 20 rumah tapak untuk eselon 1. Harun mengatakan lokasi proyek tersebut berada di zona 1C (bagian Selatan) dan 1B (tengah).

Meskipun begitu, ia mengakui belum mengetahui kapan ground breaking dapat dilakukan. “Saya belum tahu, karena kan seperti saya sampaikan, semua di-drive oleh OIKN, kan ini KPBU, bukan yang komersial,” ujar Harun.

Sementara itu, emiten pengelola RS Hermina, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) tetap melanjutkan pembangunan proyeknya di IKN walau anggaran APBN 2025 untuk IKN diblokir.

“Jalan terus dengan optimis,” kata Direktur Utama HEAL Hasmoro saat dihubungi CNBC Indonesia.

Ia mengatakan pihaknya berharap pembangunan tahap pertama RS Hermina Nusantara di sana dapat selesai tahun ini. Untuk tahap pertama, rumah sakit dibangun dengan kapasitas 100 tempat tidur. Pada tahap selanjutnya, HEAL akan menambah kapasitas rumah sakit menjadi 200 tempat tidur.

Adapun bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi, Luas bangunan master plan 28.210 meter persegi. Dengan kapasitas 200 tempat tidur. Rumah sakit ini juga dibangun dengan anggaran untuk master plan sebesar Rp650 miliar.

Sedangkan Konglomerat Dato’ Sri Tahir buka suara mengenai nasib investasi Grup Mayapada di IKN. Grup Mayapada melalui PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) telah membangun Mayapada Hospital Nusantara, rumah sakit kedua di IKN.

“Singkat [saja], RS tetap jalan seperti normalnya,” kata Tahir saat dihubungi CNBC Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa Mayapada Hospital Nusantara sudah beroperasi sepenuhnya. Namun, salah satu orang terkaya di RI itu tidak menargetkan kapan RS itu bisa meraup keuntungan.

“Sudah full operasi, kalau keuntungan memang investasi di RS ada waktunya,” kata Tahir.

Terpisah, Corporate Secretary SRAJ Arie Farisandi mengatakan Mayapada Hospital Nusantara tidak hanya berfokus dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di IKN. Namun juga kepada masyarakat yang berada di daerah Kalimantan secara umum. Lantas, ia mengatakan saat ini tidak ada dampak dari pemblokiran anggaran pemerintah tersebut.

“Namun kedepannya tentunya kami selalu mencermati perkembangan situasi sehingga kami bisa menyesuaikannya dengan rencana-rencana Perseroan,” kata Arie saat dihubungi CNBC Indonesia.

Musim hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Maret 2025.Sejumlah provinsi pun mesti bersiap mengantisipasi hujan lebih lama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan curah hujan di Indonesia bervariasi setiap tahun dengan pola fluktuasi yang cukup signifikan di beberapa periode.

Curah hujan cenderung lebih tinggi di beberapa provinsi, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dikenal memiliki iklim tropis basah dengan intensitas hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Papua Barat terlihat memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yang sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut yang memiliki hujan lebat sepanjang tahun.

Maluku juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi, dengan variasi yang lebih besar di beberapa subround. Hal ini mungkin mencerminkan pola musiman di wilayah Maluku, yang dipengaruhi oleh angin muson dan pola angin di sekitar Laut Banda.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pola curah hujan di Indonesia semakin tidak teratur, dengan musim hujan yang semakin pendek namun semakin intens/lebat dan musim kemarau yang semakin panjang.

Berdasarkan data observasi BMKG mulai dari 1981-2023, terdapat tren peningkatan jumlah hari hujan secara nasional, baik untuk hujan dengan intensitas rendah maupun intensitas tinggi.

Laju perubahan hari hujan secara nasional selama periode 30 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebesar 129 hari dan penurunan terendah sebesar 49 hari. Selain peningkatan jumlah hari hujan, juga terjadi peningkatan fraksi curah hujan, terutama untuk hujan dengan intensitas tinggi.

Kondisi ini menunjukkan sebagian besar curah hujan yang terjadi terkonsentrasi pada beberapa hari dengan intensitas hujan yang sangat tinggi.

Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah hari hujan terbanyak setahun pada 2023 adalah Sumatera Barat sementara paling sedikit adalah Nusa Tenggara Timur.
Jumlah ini tentu saja bisa berubah setiap tahun tergantung pada perubahan iklim.

Perubahan curah hujan juga hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Menggunakan data observasi BMKG mulai dari 1981-2023, laju perubahan curah hujan tahunan secara nasional mengalami peningkatan tertinggi sebesar 2.784 mm selama 30 tahun dan penurunan terendah sebesar 750 mm selama 30 tahun. Selama periode 30 tahun tersebut, laju perubahan curah hujan maksimum harian secara nasional sebesar 158 mm dan penurunan terendah sebesar 53 mm.

Berikut rata-rata hujan di masing-masing provinsi di Indonesia pada 2023:

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada (11/2/2025).

Dalam aturan itu juga dituliskan juga waktu pelaksanaan pelantikan para kepala daerah ini secara serentak.

“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025,” tulis Pasal 22A Ayat (1), dikutip Jumat (14/2/2025).

Pelantikan pada tanggal tersebut dilakukan dalam hal tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Juga bagi kepala daerah yang masih berproses terhadap perkara perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang tidak dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025.

Selain itu, ada ketentuan khusus untuk pengambilan sumpah di Aceh, seperti tertulis pada Pasal 22B ayat (1). Antara lain :

a. gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syaríyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan

b. bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilakukan oleh gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syaríyah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.

(2) Tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 22A ayat (1).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan peningkatan layanan peringatan dini gempa bumi dan tsunami, setelah anggarannya tidak jadi mengalami pemotongan besar-besaran.

Di hadapan Komisi V DPR RI, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, lembaganya mendapatkan pagu anggaran Rp1,78 triliun setelah rekonstruksi anggaran. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar di bagian pelayanan publik. Dia pun memastikan pengurangan efisiensi anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan, operasi layanan, serta penguatan sistem deteksi dini bencana.

Dwikorita menjelaskan, anggaran untuk operasi modifikasi cuaca juga ditingkatkan menjadi Rp8 miliar dari kenaikan pagu yang diterima. Selain itu, BMKG juga mendapatkan pembiayaan dari pinjaman luar negeri melalui proyek Indonesia Disaster Resilient Initiative, yang digunakan untuk mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

“Saat ini, Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini gempa bumi yang mampu memberikan peringatan sebelum gempa terjadi. Yang bisa kami lakukan baru sebatas memberikan informasi dini sekitar 5 menit setelah gempa terjadi,” kata Dwikorita dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Dengan tambahan anggaran ini, BMKG berencana meningkatkan kecepatan penyampaian peringatan tsunami dari lima menit menjadi tiga menit. Percepatan ini diharapkan bisa memberi masyarakat waktu lebih banyak untuk menyelamatkan diri saat terjadi tsunami akibat gempa bumi.

“Dengan peningkatan anggaran ini, Insyaallah kami bisa mempercepat peringatan dini tsunami dari lima menit menjadi tiga menit,” pungkasnya.

Sekitar 100 wanita dijadikan budak di sebuah ‘peternakan manusia’ untuk diambil sel telurnya dan dijual di pasar gelap. Tindakan perdagangan manusia ini terjadi di Georgia.

Laporan Reuters menyebut bahwa saat ini polisi sedang menyelidiki jaringan perdagangan manusia yang mengambil sel telur dari wanita Thailand yang dibawa ke Georgia dengan kedok sebagai surogasi alias ibu pengganti.

Kasus berhasil diungkap oleh tiga wanita asal Thailand yang berhasil melarikan diri dari cengkeraman mafia tersebut pada 30 Januari lalu. Menurut laporan, mereka telah dieksploitasi selama setengah tahun.

Para wanita itu diberi hormon dan diperlakukan seperti ternak oleh sindikat kriminal yang diduga dipimpin oleh kelompok asal China. yang menjual sel telur mereka di pasar gelap.

Mereka mengungkapkan bahwa awalnya mereka tertarik dengan lowongan pekerjaan yang diiklankan melalui Facebook. Lowongan itu menjanjikan gaji hingga 17.000 euro untuk bekerja sebagai surrogate mother bagi pasangan Georgia yang tidak dapat memiliki anak.

Ketiganya melakukan perjalanan ke Georgia pada Agustus 2024 bersama sepuluh wanita Thailand lainnya.

Biaya perjalanan dan aplikasi paspor mereka ditanggung oleh organisasi tersebut, dengan seorang karyawan perempuan yang mengatur perjalanan mereka.

Namun begitu mereka tiba, mereka ditempatkan di empat rumah besar bersama sekitar seratus perempuan lain. Di sanalah mereka menyadari bahwa tawaran pekerjaan itu hanya kedok semata.

Petaka dimulai ketika para perempuan itu disuntik hormon untuk merangsang indung telur mereka. Kemudian mereka diambil sel telurnya sebulan sekali, kata salah satu korban yang berhasil kabur dalam konferensi pers minggu ini.

Dia mengatakan mereka diperlakukan seperti ternak dan beberapa wanita bahkan tidak menerima kompensasi apa pun atas sel telur mereka.

Jika ingin keluar dari tempat tersebut, mereka harus membayar 2.000 euro atau sekitar Rp33 juta untuk membayar uang tebusan. Hal ini tentu membuat banyak korban terjebak tanpa jalan keluar.

Sel telur yang dikumpulkan dari para wanita tersebut diduga diperdagangkan di negara lain untuk digunakan dalam fertilisasi in-vitro (IVF), kata Pavena Hongsakula, pendiri yayasan Thailand untuk anak-anak dan wanita, dalam konferensi pers minggu ini, menurut Bangkok Post.

Yayasan Pavena bekerja sama dengan Interpol berhasil membebaskan tiga wanita Thailand setelah membayar uang tebusan.

Tidak diketahui berapa banyak wanita yang masih ditahan di ‘peternakan manusia’. Pihak berwenang Thailand dan Interpol telah meluncurkan penyelidikan, sementara kepolisian Thailand mengatakan kemungkinan ada penyelamatan lain seiring perkembangan kasus ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah akan menerapkan denda bagi masyarakat yang membangun rumah tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, ia menegaskan kebijakan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik masyarakat agar lebih tertib administrasi.

Sampai dengan saat ini, ujarnya, banyak masyarakat yang belum mengurus izin bangunan, padahal prosesnya gratis dan cepat. Penerapan denda ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar segera mengurus izin sebelum membangun rumah.

“Tujuannya adalah ya sekarang urus lah izinnya, orang gratis kok, cepat kok. Kan kalau tidak mengurus izin rumah, orang bangun rumah suka-suka, nggak boleh dong. Valuasinya juga beda,” kata Maruarar saat ditemui usai acara Mandiri Investment Forum, di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia mencontohkan sistem reward and punishment sudah berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti denda bagi yang tidak membayar pajak. Hal yang sama juga harus diterapkan dalam pembangunan rumah agar lebih tertib dan memiliki legalitas yang jelas.

“Tentu negara ini harus memberikan reward and punishment sesuai aturan. ‘Hei kamu kalau nggak bayar pajak, nggak lapor, kena denda. Kan begitu,” tukasnya.

Maruarar pun menegaskan, denda yang akan diberlakukan tidak akan memberatkan masyarakat. Fokus utamanya adalah edukasi, bukan hukuman. Dengan adanya izin yang lengkap, rumah akan memiliki nilai lebih tinggi, baik untuk jual beli maupun warisan.

“Kalau bangun rumah nggak ada izinnya, nggak tercatat, nggak ada sertifikat gimana? Masa bangun rumah nggak ada suratnya? Nanti suatu saat mau jual gimana? Mau diwariskan gimana?” kata dia.

Proses Izin Gratis dan Cepat

Salah satu poin utama yang ditekankan Maruarar adalah pengurusan izin PBG tidak dikenakan biaya alias gratis dan bisa dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau merasa terbebani dengan kebijakan ini.

“Jangan dipelintir jadi lain, seolah-olah menteri mau menindak. Ini hanya untuk membuat administrasi lebih tertib dan legal, dan itu gratis serta cepat,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki izin bangunan yang sah. Selain menghindari masalah hukum di masa depan, izin yang lengkap juga akan meningkatkan nilai properti dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik rumah.