BLOG-TERKINI

Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Regional Sumbagsel terus memperkuat upaya pemulihan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Bengkulu paska tidak bisa sandarnya kapal pemasok BBM di dermaga Pelabuhan Pulau Baai karena pendangkalan alur masuk. Pertamina Patra Niaga berharap Pelindo dapat segera melakukan pengerukan agar pasokan BBM Bengkulu kembali normal.

“Kami terus berupaya maksimal memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Bengkulu dengan melakukan pengiriman dari Terminal BBM Lubuk Linggau, Teluk kabung Padang dan Lampung. Kami memahami hal ini berdampak langsung kepada masyarakat yang harus antri untuk mendapatkan BBM. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan situasi ini,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dikutip Jumat (30/5/2025).

Untuk mengatasi kondisi tersebut dan memastikan suplai BBM tetap sampai ke masyarakat Bengkulu, Pertamina Patra Niaga mengambil berbagai langkah percepatan dengan melakukan alih suplai BBM dari Terminal BBM Lubuk Linggau, Terminal BBM Teluk Kabung, dan Terminal BBM Panjang, Lampung.

“Meskipun jarak tempuh dari titik suplai alternatif ini mencapai sekitar 26 jam perjalanan pulang-pergi, Pertamina berkomitmen menjaga distribusi BBM tetap berjalan, termasuk menambah armada mobil tangki dan meningkatkan pengiriman melalui jalur kereta api, bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero),” kata dia.

“Paska kebijakan Pemprov yang mengatur volume pembelian maksimal BBM untuk masing-masing kendaraan roda 4 sebesar 25 liter dan roda 2 sebesar 5 liter, antrian mulai terurai dan pengetap sudah tidak ada. Namun upaya-upaya di atas tetap kami lakukan maksimal hingga nanti pengerukan selesai dan kapal suplai BBM bisa sandar di Pelabuhan Pulau Baai,” tambah Heppy.

Bahkan Pertamina Patra Niaga juga mengaktifkan layanan Pertamina Delivery Service (PDS) di SPBU yang masih terlihat antrian, yakni di SPBU area Rawa Makmur. Layanan ini untuk membantu meminimalisasi adanya penumpukan kendaraan di SPBU dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan BBM lebih cepat dan efisien untuk produk BBM Non Subsidi jenis Pertamax.

Otoritas bea cukai China menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan mainan Pop Mart, termasuk seri populer seperti Labubu dan Molly. Ini terjadi di tengah lonjakan harga mainan tersebut, seiring ekspansi global Pop Mart yang berbasis di Beijing itu.

Menurut laporan China Daily, petugas bea cukai beberapa kali menyita mainan yang tidak dideklarasikan dari penumpang yang diduga ingin mengambil untung lewat penjualan kembali.

Dalam satu kasus, sebanyak 318 boneka disita dari tiga penumpang di Bandara Internasional Changsha Huanghua, Provinsi Hunan. Sementara di kasus lain, seorang penumpang di Bandara Internasional Hefei Xinqiao, Provinsi Anhui, kedapatan membawa 94 boneka untuk dijual kembali.

Media dan analis menyebut banyak penumpang membeli mainan tersebut dari luar negeri dan membawanya masuk ke China demi meraup untung. Sebab, harga boneka Pop Mart di luar negeri bisa lebih murah karena perbedaan kurs mata uang dan diskon lokal.

Pop Mart yang berdiri pada 2010 kini memiliki lebih dari 500 toko di lebih dari 30 negara dan wilayah. Boneka-boneka edisi terbatas mereka kerap dijual kembali dengan harga tinggi. Semisal satu boneka Molly yang dideklarasikan di bea cukai China dihargai sekitar US$208, tapi bisa dijual ulang seharga US$320. Boneka Labubu edisi tersembunyi yang awalnya dibanderol 99 yuan (sekitar Rp220 ribu) kini bisa dijual di atas 2.000 yuan (sekitar Rp4,5 juta).

“Secara sederhana, harga tinggi ini dipicu oleh sensasi media dan popularitas global,” kata Ketua Eksekutif Guangdong Society of Reform, Peng Peng mengutip South China Morning Post di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Ia menambahkan, konsumen dan pelaku usaha di China tentu tak ingin melewatkan peluang bisnis seperti ini. Kendat gitu, popularitas mainan ini juga menimbulkan kekacauan.

Di beberapa toko Pop Mart di luar negeri, antrean panjang bahkan sampai menyebabkan keributan. Pada 19 Mei lalu, Pop Mart mengumumkan melalui Instagram pihaknya menghentikan sementara penjualan seri The Monsters termasuk Labubu di semua toko di Inggris. Alasannya, masalah keamanan setelah insiden keributan yang terjadi di toko-toko tersebut.

Labubu adalah karakter monster berbulu dengan telinga runcing dan gigi tajam, rancangan desainer asal Hong Kong Lung Ka-sing. Sementara Molly, juga dirancang seniman Hong Kong adalah figur gadis muda bergaya kartun dengan mata zamrud besar.

Popularitas boneka ini ikut terdongkrak setelah terlihat dibawa oleh selebritas kelas dunia, termasuk Lisa BLACKPINK. Menurut Peng, penyelundupan boneka boneka ini memang sulit dicegah, meskipun secara hukum diperbolehkan dibawa dalam jumlah kecil untuk koleksi pribadi atau hadiah.

“Menumpas penyelundupan itu memang sulit, tapi tetap bisa efektif selama ada konsistensi, seperti dalam pemberantasan penipuan daring di China,” ujarnya.

Namun menurut pengacara asal Hong Kong Joe Simone, tindakan hukum atas kasus ini kemungkinan tidak akan diperluas. Sebagian besar hanya berujung pada denda administratif karena pelaporan barang dagangan yang tidak akurat.

“Otoritas bea cukai hanya bisa menangkap sebagian kecil. Seberapa sering juga bea cukai benar-benar memeriksa seluruh koper Anda?” katanya.

Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian pada kuartal II-2025, pemerintah mengeluarkan sederet insentif stimulus ekonomi. Seperti diketahui sektor hotel dan restoran yang tertekan saat ini dan berpotensi melakukan PHK massal.

Di antaranya pemberian diskon tarif tol dan transportasi laut hingga udara. Adapun insentif berupa diskon tarif yang diberikan, untuk tarif tol sebesar 20%, tiket kereta 30%, subsidi PPN untuk tiket pesawat sebesar 6%, hingga potongan 50% untuk angkutan laut.

Terkait hal ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan dukungannya. Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran berharap pemberian insentif itu bisa menstimulus masyarakat untuk berwisata di Indonesia saja.

“Bagi kita itu adalah satu hal yang menarik ya. Berharap insentif yang diberikan itu memang pasarnya meningkat. Itu kita harapkan, paling nggak mereka bisa men-trigger untuk berwisata di Indonesia saja,” kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Rabu (28/5/2025).

Apakah PHRI secara resmi mendukung kebijakan insentif tersebut, Maulana menjawab dengan tegas bahwa pihaknya setuju. “Ya setuju, kan baliknya ke pasar ya. Apalagi situasinya sekarang kan yang kita tahu ada pelemahan daya beli. Ini juga jadi masalah kan dengan adanya (pelemahan daya beli) ini,” sambungnya.

Namun, Maulana tetap mengingatkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Ia mencontohkan program diskon tiket pesawat saat Lebaran lalu yang dinilai belum berjalan maksimal.

“Diskon pesawat terbang tuh, kayak kemarin yang Lebaran kan, nggak maksimal banget juga, karena kan tergantung ketersediaan-nya juga. Karena diskon itu kan terbatas, nah itu juga harus dilihat nanti seperti apa implementasinya,” terangnya.

Maulana menilai momentum libur sekolah yang jatuh antara Juni hingga Juli bisa menjadi kesempatan emas untuk mendorong pergerakan wisatawan domestik. Namun, ia juga menyoroti fenomena libur panjang atau long weekend yang belakangan banyak terjadi.

“Kalau kita perhatikan, memang terjadi lonjakan (kunjungan), tapi tidak semaksimal yang kita bayangkan dengan jumlah hari liburnya. Nah mungkin karena terlalu dempet-dempet ya liburnya, terlalu dekat gitu,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan okupansi hotel memang ada, tapi cenderung terbatas di daerah-daerah yang punya daya tarik wisata kuat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, serta Padang di Sumatera.

Menyoal target okupansi saat libur panjang, PHRI menyebut harapan mereka tidak sepenuhnya tercapai. “Kalau liburnya 4 hari, target meningkatnya sampai 3 hari. Tapi ini hanya 1 hari, paling lama 2 hari gitu,” ujar Maulana.

Di tengah harapan besar terhadap insentif pemerintah ini, PHRI menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan teknis agar kebijakan diskon ini betul-betul memberi dampak nyata, terutama bagi pelaku pariwisata di berbagai daerah.

“Yang paling penting untuk menggerakkan pasar itu ya implementasinya,” katanya.

Kas138

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.

Pada RUPTL 2025-2034 tersebut, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik baru mencapai 69,5 Giga Watt (GW).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, penambahan kapasitas pembangkit listrik baru ini akan dilakukan dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama (2025-2029) akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW. Sementara pada periode kedua (2030-2034), akan bertambah menjadi 41,6 GW.

“Kita sudah lapor Pak Presiden dan diskusi mendalam dengan PLN. 2029 itu baru 41,6 GW, ini harus 2 periode 10 tahun maksudnya periode listrik ya,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025).

Dari data RUPTL 2025-2034, terlihat tambahan sumber energi masih terbesar berasal di Pulau Jawa. Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, secara regional, wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) menyumbang porsi terbesar dalam tambahan kapasitas pembangkit listrik baru tersebut, yakni 33,5 GW.

Kemudian, disusul oleh Sumatera sebesar 15,1 GW, lalu Sulawesi sebesar 10,4 GW, Kalimantan 5,8 GW, dan kawasan Indonesia Timur (Maluku, Papua, Nusa Tenggara) sebesar 4,7 GW.

Dari jumlah tersebut, sebesar 42,6 GW atau 61% berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) plus penyimpanan (storage) sebesar 15%.

“Jadi dilihat contoh Sumatera itu totalnya 15,1 GW agak tinggi ya karena Dirjen (Ketenagalistrikan) orang Sumatera. Ya alasannya sesuai kebutuhan. Dan energi baru 9,5 GW,” katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bersama Lippo Group telah memulai proses pembayaran permintaan pengembalian dana tahap pertama dari 13 orang konsumen sebagai pembeli Apartemen Meikarta. Adapun nilai pengembalian dana tahap pertama tersebut mencapai Rp 3,5 miliar.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan, Lippo Group telah memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan oleh konsumen pembeli Apartemen Meikarta. Bahkan, proses pengembalian dana tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan perjanjian sebelumnya ketika proses mediasi pertama.

“Sudah ada 13 orang konsumen Meikarta yang telah dilakukan pengembalian dana dengan total anggaran Rp 3,5 miliar,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (25/5/2025).

Sosok yang akrab disapa Ara ini mengapresiasi CEO Lippo Group James Riady yang menepati janjinya untuk mengembalikan dana sesuai permintaan dari konsumen Meikarta. Apresiasi juga diberikan pemerintah kepada Lippo Group lantaran proses pengembalian dana berjalan lebih cepat dibandingkan kesepakatan sebelumnya saat proses mediasi pertama.

“Saya memberikan apresiasi pada James Riady uang menepati janjinya untuk mengembalikan dana konsumen. Jika pada proses mediasi pertama kesepakatannya dilakukan pengembalian dana selama 3 bulan ternyata bisa dilakukan kurang dari satu bulan,” ujar Ara.

Seperti yang diketahui, Menteri PKP sudah menggelar proses mediasi pertama antara CEO Lippo Group dengan konsumen Meikarta pada 23 April 2025 lalu. Ini merupakan tindak lanjut dari penanganan pengaduan masyarakat lewat kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang telah dirilis oleh Kementerian PKP pada 26 Maret 2025 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Lippo Group sebagai pengembang Apartemen Meikarta telah sepat akan mengembalikan dana konsumen apabila berkas dokumen konsumen sudah lengkap. Di lain pihak, masyarakat konsumen Meikarta telah menyerahkan berkas dokumen kepada petugas penanganan pengaduan masyarakat dengan menghubungi calon center BENAR PKP di Nomor Whatsapp 0812-88888-911.

“Proses pengembalian dana konsumen Meikarta ini lebih cepat dari semestinya meskipun belum semua konsumen dikembalikan dananya. Saya sudah berusaha membantu bapak dan ibu konsumen Meikarta sorry kalo saya belum bisa buat happy karena saya sebagai Menteri masih banyak kekurangan dan akan memberi yang terbaik dan tentu enggak semua puas atas kinerja saya dan tim dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah luar biasa bekerja keras untuk ini menyelesaikan urusan yang bertahun-tahun belum terselesaikan,” katanya.

Selanjutnya, Kementerian PKP akan mengembangkan sistem informasi yang bisa diakses oleh konsumen Meikarta terkait informasi proses pengembalian dana secara terbuka. Sistem ini juga bisa diakses oleh para awak media.

“Saya mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya. Konsumen Meikarta berhak tahu informasi proses pengembalian dananya serta syarat kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi. Ini bagian dari edukasi dan transparansi informasi penanganan pengaduan masyarakat di sektor perumahan,” katanya.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menyebut perempuan dalam dunia pekerjaperlu membawa perubahan. Perubahan ini bisa berupa karakter dan gaya hidup yang lebih baik. Menurut dia perubahan ini nantinya akan membentuk generasi yang lebih berkualitas.

“Itu yang dilakukan perempuan dan itu sudah dilakukan perempuan Indonesia,” ungkap dia dalam Top Women Fest CNBC Indonesia 2025, Sabtu (24/5/2025).

Dia memaparkan pekerjaan bagi perempuan bukan perkara mengejar target dan jabatan, seperti kedua komisi, direktur, atau manager. Namun, untuk membawa dampak yang lebih besar, termasuk dalam pembuatan keputusan untuk keperluan yang lebih luas di masyarakat.

“Sehingga diniatkan untuk bisa memberikan kemaslahatan yang lebih kuat kepada orang lain,” tegas Anggia.

Dalam hal ini kata dia perempuan Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya, termasuk menghadapi krisis di era teknologi, bahkan di tingkat dunia.

“Perempuan punya peran yang sangat strategis mulai dari gelombang digitalisasi dan disrupsi. Di Indonesia perempuan hadir bahkan sebagai penggerak UMKM, sebagai inovator dan penyokong ekonomi keluarga,” terang dia.

“Perempuan punya andil tak kalah penting. Mereka bukan hanya bertahan tetapi menciptakan peluang, membuka lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan. Itu perempuan,” pungkas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan perombakan besar-besaran di jajaran eselon I Kementerian Keuangan. Salah satu yang dirombak adalah Dirjen Bea Cukai. Sri Mulyani melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai baru.�

Dari direktorat lain di Kementerian Keuangan, Bea Cukai jadi salah satu sub jabatan yang pernah dibubarkan karena masalah yang terlalu menumpuk. Tepatnya di era Presiden Soeharto

Persoalan yang menyangkut bea cukai terkait dengan penyelewengan dan korupsi. Jurnalis Mochtar Lubis dalam Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya (1997) menyoroti kasus ini.

Menurutnya, para pegawai bea cukai secara terang-terangan melakukan persekutuan dengan para penyelundup barang. Belum lagi, mereka juga kerap santai saat mengurus administrasi. Persoalan ini juga diamini oleh Menteri Keuangan, Ali Wardhana kala itu.

Pada Mei 1971 saat berkunjung ke kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Ali melihat banyak pegawai yang tak becus bekerja. Selain itu, dia mendengar bahwa mereka terlibat dalam kasus penyelundupan barang. Bagi Ali, situasi ini tak dapat dibenarkan dan membuat geram.

Padahal, pegawai bea cukai termasuk kelompok pegawai dengan gaji tinggi. Saat itu, mereka baru mendapat kenaikan hingga 9x gaji. Meski begitu, kenaikan tersebut terbukti tak membuat mereka berubah. Akibat bertindak korupsi, seperti diutarakan Majalah Media Keuangan (2019), ekonom Emil Salim menyebut para pegawai bea cukai bisa kaya raya hingga tujuh keturunan.

Berbagai kebijakan untuk mengubah kebiasaan tersebut seperti mutasi dan hukuman telah dilakukan Ali Wardhana. Namun, hasilnya nihil. Korupsi dan penyelewengan terus terjadi. Akibat permasalahan sudah menutupi bea cukai, Ali mengambil jalan terakhir: pembubaran.

Pada 1983, ketika menjabat sebagai Menko Ekonomi, Ali mengusulkan ke Presiden Soeharto untuk menutup Bea dan Cukai. Presiden setuju dan merealisasikan itu dua tahun kemudian. Peran Bea dan Cukai lantas digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS) dari Swiss.

Selama penutupan Bea dan Cukai, permasalahan besar tersebut langsung sirna. Prosedur ekspor impor menjadi lebih mudah, biaya logistik menurun, dan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai melonjak tinggi.

Sampai akhirnya, setelah masalah sirna, Bea Cukai baru diaktifkan kembali pada tahun 2000-an. 

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara (Danantara) dipastikan bakal masuk dalam konsorsium pengembangan dua proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Yaitu proyek yang dibangun bersama Zhenjian Huayou Cobalt maupun bersama Contemporary Amperex Technology (CATL).

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, porsi Indonesia tetap masih akan lebih besar dalam konsorsium bersama Huayou. Sebelumnya Huayou menggantikan porsi LG Energi Solution dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

“Yang sudah firm sekarang adalah di angka 51% (Porsi Indonesia) di hulu,” kata Bahlil, usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Kamis (22/5/2025).

Namun menurut Bahlil dalam proses Joint Venture (JV) berikutnya porsi Indonesia disepakati hanya 30%. Meski Presiden Prabowo Subianto meminta dinegosiasi supaya naik menjadi 40% – 50%, karena BPI Danantara bakal ikut serta dalam konsorsium ini.

“Ini arahan bapak presiden, kita akan memaksimalkan untuk di atas 40%, bahkan sampai dengan 50%, tapi semua itu dalam proses negosiasi,” kata Bahlil.

Tak cuma dengan konsorsium Huayou, Bahlil mengatakan Danantara juga akan masuk dalam konsorsium proyek baterai EV CATL.

“Alhamdulillah Danantara juga masuk yang tadinya diambil oleh IBC (Indonesia Battery Corporation) yang sudah diinjeksi oleh Danantara dan pemegang saham hulu di mining 51% oleh Antam, itu Danantara juga. Dan di JV berikutnya itu sama dengan komposisi daripada JV yang dilakukan oleh Huayou,” kata Bahlil.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pihaknya masuk dalam konsorsium bersama Huayou untuk memperkuat konsorsium. Sehingga kepemilikan Indonesia bisa menjadi mayoritas.

“Diharapkan kepemilikan proyek ini bisa mayoritas berada di konsorsium Indonesia baik melalui BUMN maupun juga bersama-sama dengan Danantara langsung,” kata Rosan.

Sedangkan dengan CATL, harapannya porsi Danantara dalam proyek mampu membantu dalam hal jika ada kendala pendanaan. “Sejak ada Danantara ini, pendanaan kita yang membantu karena kita melihat pekerjaan proyek ini sangat baik dari segi return, segi pekerjaan, juga dampak perekonomiannya,” katanya.

Seperti diketahui ada dua mega proyek dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Yakni proyek Titan yang konsorsiumnya diisi oleh PT Indonesia Battery Corporation (IBC) selaku perusahaan induk, PT Aneka Tambang (Antam), PT Pertamina, dan PT PLN, dan Huayou yang menggantikan LG.

Selain itu juga ada konsorsium bersama CATL melalui anak usahanya Ningbo Contemporary Burnp Legend Co. Ltd yang dinamakan proyek Dragon. Kedua proyek ini fokus pada rantai pembuatan baterai listrik di Indonesia dari hulu ke hilir.

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyusun skema sertifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, tentunya skema sertifikasi ini dilakukan untuk mencapai target ‘zero accident’ di program MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan proses penyusunan skema sertifikasi SPPG dilakukan Bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN). Adapun sertifikasi ini termasuk Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

“Kami sedang Menyusun skema sertifikasi untuk SPPG dan bekerja sama dengan KAN, termasuk sertifikasi SLHS dan HACCP,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025).

Secara lebih rinci, sertifikasi ini dibuat untuk memastikan setiap SPPG dapat memenuhi standar kelayakan pengolahan makanan yang higienis dan aman serta tentunya dapat mengurangi potensi kejadian tak terduga seperti kasus keracunan masal yang sempat terjadi beberapa Waktu lalu di beberapa wilayah.

Adapun, implementasi awal dari sertifikasi ini akan dimulai pada Juni atau Juli 2025.

“Kami sedang merancang sertifikasi tersebut dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan Juni atau Juli tahunn ini,” ungkap Dadan.

Dengan adanya sertifikasi ini, setiap SPPG nantinya akan dinilai dan hasil penilaian tersebut dapat ditemukan apakah SPPG tersebut layak atau tidak untuk menjalankan program MBG.

“Sehingga nanti setiap SPPG akan tersertifikasi apakah layak atau tidak, bahkan mungkin keluar akreditasinya apakah unggul, baik sekali, atau baik,” ujarnya.

Perlu Kolaborasi Lintas Lembaga

Tak hanya membuat sertifikasi, Dadan berharap kolaborasi lintas Lembaga dalam menjaga kualitas dan gizi menu demi mensukseskan program MBG.

“Mengingat target penambahan SPPG mencapai 30.000 unit pada akhir tahun ini, kami piker pengawasan perlu didukung anggaran yang memadai dan juga adanya kolaborasi antar lembaga agar program ini dapat berjalan dengan baik,” lanjut Dadan.

“Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar anggaran BPOM bisa ditingkatkan lagi agar mereka dapat menginspeksi lebih banyak SPPG atau berkolaborasi dengan kami,” tambah Dadan.

Pakai Bahan Baku Lokal

Tak hanya itu, Dadan berharap  semua menu MBG merupakan produk-produk lokal. Dengan begitu, dampak dari program ini tidak hanya untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak sekolah, tetapi juga dapat menumbuhkan industri dalam negeri.

“Kita ingin agar produk lokal meningkat karena program MBG memang sudah didesain untuk menciptakan potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal, termasuk juga kesukaan masyarakat lokal, termasuk di dalam produksi seluruh barang yang akan mendukung program MBG,” kata Dadan.

“Kami sebenarnya sudah diminta oleh lewat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengkaji berapa kebutuhan barang-barang yang ada, berapa potensi lokal yang bisa memasok sehingga kita bisa mengutamakan produk-produk lokal tersebut,” ungkap Dadan.

Dadan menambahkan jika hal tersebut berhasil dilakukan, maka keuntungan program ini tidak hanya berdampak positif terhadap gizi anak-anak dan para petani, tetapi juga pemain lokal terutama pelaku industri lokal.

“Insyaallah ini akan menjadi catatan kami tersendiri sehingga tidak hanya anak-anak terpenuhi gizinya, tidak hanya masyarakat pertanian diuntungkan, tapi industri pun diuntungkan di dalam memasok seluruh barang untuk program MBG,” pungkasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan sejumlah Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) untuk ditawarkan kepada perusahaan kelas kakap seperti Chevron dan Shell. Salah satunya yakni di Area Warim, Papua yang disebut mempunyai potensi migas lebih besar dibandingkan Blok Masela.

Plh Dirjen Migas Tri Winarno mengatakan bahwa setidaknya masih ada beberapa sumur migas potensial yang bisa dikelola oleh para investor asing tersebut. Termasuk salah satunya Area Warim yang saat ini pengelolaannya dibagi menjadi dua wilayah kerja yakni Akimeugah 1 dan Akimeugah 2.

“Ya beberapa kan memang ada sumur-sumur kita kan masih ada yang potensial, yang belum dieksplorasi juga ada. Ya, semua kita tawarin,” kata dia ditemui di sela acara The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada Selasa (20/5/2025).

Di samping itu, pemerintah juga berencana untuk melelang sebanyak 60 Wilayah Kerja (WK) atau blok migas hingga 2028. Hal ini dilakukan guna mengerek kenaikan produksi migas nasional.

Sebelumnya, Koordinator Pokja Pengembangan Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional Maruf Affandi mengatakan, area Warim yang telah dibagi menjadi dua wilayah kerja tersebut saat ini masih dalam proses untuk dilelang.

Menurut dia, selain mempunyai potensi yang cukup besar, namun terdapat tantangan dalam pengembangan Warim, seperti letaknya yang mempunyai medan cukup sulit.

“Kendala di sana medan, tapi dari sisi sumber daya kita evaluasi masih cukup menjanjikan masing-masing sekitar 10 miliar (barel) minyak ekuivalen. Menantang tapi juga memiliki potensi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Adapun potensi minyak yang berada di area Warim diperkirakan mencapai 20 miliar barel.